Guru Agen Perdamaian

Guru perlu aktif mempromosikan nilai-nilai kewarganegaraan, perdamaian, dan keberagaman. Sebab, guru mengemban misi menyiapkan generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab.

Guru juga harus membekali muridnya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup.

Hal itu merupakan bagian dari seruan bersama para pemimpin lembaga internasional untuk memperingati Hari Guru Internasional yang jatuh pada hari Selasa (5/10/2010).

Seruan bersama di Jakarta itu datang dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa- Bangsa (UNESCO), Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef), Program Pembangunan PBB (UNDP), Organisasi Buruh Internasional, dan Education International.

Para guru berperan untuk membangun harapan bangsa yang ingin memiliki generasi cinta damai dan hidup harmonis dalam keragaman. Sebab, banyak anak-anak saat ini mengalami trauma akibat menyaksikan kekerasan yang ekstrem, mengalami kehancuran rumah, dan kehilangan anggota keluarga.

Seruan dunia kepada guru itu, kata Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia Suparman, amat relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini. Guru perlu ikut aktif memulihkan kondisi sosial masyarakat dengan mengampanyekan penghentian segala bentuk kekerasan dan konflik. Di sekolah, guru harus menerapkan sikap antidiskriminasi dan memahami keberagaman.

Pengamat pendidikan HAR Tilaar mengatakan, gesekan-gesekan sosial sering terjadi sebagai konsekuensi masyarakat Indonesia yang semakin tidak mengenal budaya Nusantara.

Pendidikan nasional tidak lagi memperkuat kebudayaan bangsa yang seharusnya diajarkan di sekolah. Ini terjadi karena pemerintah tak lagi menyatukan kedua unsur itu dalam satu departemen: pendidikan dan kebudayaan.

Tilaar menegaskan perlunya memperkuat pendidikan multikulturalisme di sekolah. Upaya itu penting untuk membentuk generasi muda yang mampu menghargai perbedaan budaya, agama, dan suku, serta keragaman lainnya.

”Pendidikan yang didesentralisasikan justru bisa mengancam. Bagaimana mau menyatukan bangsa Indonesia kalau guru terpaku di satu daerah. Ini karena guru sekarang jadi milik bupati atau wali kota,” katanya.

Setelah berbagai konflik melanda Indonesia berlatar belakang perbedaan agama dan suku, guru-guru mulai menyadari pentingnya membekali siswa dengan pendidikan damai. Pendidikan damai

Seperti di Sulawesi Tengah dan Maluku, guru-guru yang difasilitasi World Vision Indonesia melalui Wahana Visi Indonesia (WVI) mengembangkan pendidikan damai yang dinamakan pendidikan harmoni.

”Pendidikan harmoni merujuk dari pendidikan damai. Kami ingin memastikan nilai-nilai perdamaian, kemanusiaan, hak asasi manusia, multikulturalisme, dan perlindungan anak terintegrasi dalam kurikulum SD,” kata Frida Siregar, staf WVI untuk Pendidikan Damai Wilayah Sulawesi dan Maluku.

Pendidikan harmoni lahir dari semangat penyatuan dalam keberagaman. Kompetensi nilai harmoni yang dikembangkan adalah harmoni diri (tanggung jawab, keyakinan pada ajaran agama, kepercayaan); harmoni sesama (penghargaan, kejujuran, kepedulian); serta harmoni alam (ramah lingkungan, melindungi, kewarganegaraan).

Menurut Frida, dari hasil penelitian awal WVI di Palu dan Poso tahun 2009 ditemukan bahwa pemahaman akan perbedaan suku dan agama yang ada di masyarakat masih lemah. Masih ditemukan anak dengan agresivitas tinggi, rasa dendam, dan enggan berinteraksi dengan teman yang berbeda agama.

Di Palu, 35 persen anak menyatakan tidak mau berteman dengan mereka yang berbeda agama dan 14,2 persen tidak tahu. Di Poso, 10,8 persen anak tidak mau berteman dan 15 persen tidak tahu. (ELN)

Sumber: KOMPAS.com

Pendidikan Karakter Diterapkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

SURABAYA--Pendidikan karakter diterapkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Demikian disampaikan Kabid Kurikulum Pendidikan Dasar Balitbang Kemendiknas Erry Utomo di Surabaya Sabtu (8/8) dalam 'Seminar Kebijakan Pendidikan Nasional Tentang Pendidikan Karakter'.

Menurut Erry, pendidikan karakter dilakukan pemerintah tidak dalam bentuk mata pelajaran. ''Sebaliknya, menjiwai di setiap mata pelajaran serta didorong menjadi budaya sekolah,'' ujarnya.

Karena itu, kata Erry, hal ini mulai dilakukan tidak hanya untuk perguruan tinggi, tapi juga dari jenjang pendidikan dasar dan menengah. ''Pemerintah mendorong melalui bagaimana sekolah tersebut membentuk budaya sekolah bersih, rapi, dan nyaman sebagai syarat untuk membentuk pendidikan berkarakter,'' paparnya.

Selain itu, kata Erry, pemerintah juga saat ini kembali mendorong sekolah-sekolah dasar dan menengah guna memajukan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka di sekolah yang mampu menumbuhkan pendidikan karakter kepada anak, serta kejujuran dalam ujian sekolah atau ujian nasional. ''Hingga kini, memang belum terlihat hasilnya. Namun, kami harapkan hasil itu akan terasa hingga lima tahun ke depan. Jika tidak digulirkan kembali pendidikan karakter ini, dikhawatirkan anak-anak Indonesia bisa terancam dari sisi moral, karena keterpurukan moral tanpa ada karakter,'' cetusnya.

Selain itu, sebanyak 70 ribu siswa per tahun akan diasramakan untuk belajar tentang pendidikan karakter. ''Jika gurunya sudah diajarkan, maka anak didik yang akan menikmati,'' jelas Erry.

Staf Khusus Mendiknas bidang Media, Sukemi, mengatakan, pengembangkan pendidikan karakter harus dari kalangan jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pasalnya, pendidikan karakter itu merupakan bagian dari kontrak kinerja Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh dengan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. ''Pendidikan karakter ini akan berkutat pada empat hal yakni, olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga,'' jelasnya.

Olah hati yang dimaksud yakni berkata, bersikap dan berperilaku jujur. Olah pikir berarti cerdas yang selalu merasa membutuhkan pengetahuan. Olah rasa artinya memiliki cita-cita, dan terakhir olah raga artinya menjaga kesehatan di tengah-tengah menggapai cita-cita tersebut. ''Empat hal ini yang menjadi perhatian pemerintah, karena banyak generasi muda kita saat ini sudah tidak memperhatikan keempat hal itu. Mereka lebih mengutamakan ijazah untuk bekerja namun sayangnya sedikit yang berkarakter,'' kata Sukemi.

Apalagi, moral generasi muda bangsa ini semakin lama semakin terpuruk. Ini ditandai dengan banyaknya beredar video porno di kalangan pelajar, ketidakjujuran kalangan selebritas atas fakta video porno yang terjadi, perilaku seksual di kalangan anak muda, dan rasa hormat siswa terhadap guru dan orang tua yang mulai berkurang. ''Inilah yang menjadi salah satu tugas Kementerian Pendidikan Nasional untuk membenahi generasi muda dari sisi karakter. Pembenahan karakter itu dimulai dari para guru, karena dengan melalui guru-lah, murid-murid bisa terbentuk pendidikan yang berkarakter,'' kata Sukemi.

Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Muchlas Samani, menambahkan, pendidikan karakter memang berpatok pada jujur, cerdas, punya cita-cita dan olah raga saja. Meski begitu, pendidikan karakter itu juga diperluas dengan budi pekerti luhur, kerja keras, dan disiplin. Hal tersebut bukan hanya dipengaruhi orang tua dan lingkungan masyarakat saja, melainkan juga guru.

Karena itu, lanjut Muchlas, sudah sepatutnya perguruan tinggi pencetak guru, tidak hanya mencetak guru profesional, namun juga mampu mencetak guru yang punya jiwa pendidikan berkarakter. Gaung tersebut harus dilakukan serentak di seluruh perguruan tinggi pencetak guru di Indonesia.

Di kampus Unesa mulai tahun ajaran ini misalnya, mahasiswa membekali pendidikan berkarakter kepada mahasiswa. ''Artinya, bagi mahasiswa yang ingin menjadi guru, maka akan dididik menjadi calon guru yang benar-benar mengabdi untuk memajukan pendidikan Indonesia melalui pendidikan berkarakter itu,'' jelas Muchlas.
Red: Endro Yuwanto
Sumber: viruscerdas.com melalui REPUBLIKA.CO.ID, 15/8/2010